PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADAT MELALUI LEMBAGA KERTA DESA DI DESA ADAT SIBANGGEDE

Penyelesaian sengketa adat di Bali merupakan kewenangan Kerta Desa sebagai hakim perdamaian desa. Di Desa Adat Sibanggede penyelesaian sengketa adat melalui beberapa pola yaitu Konsiliasi, Fasilitasi, Negosiasi, Mediasi, Konsultasi dan Koordinasi. Kerta Desa memiliki kewenangan didalam mengambil keputusan terhadap sengketa Adat. Adapun Kekuatan hukum keputusan Kerta desa dalam penyelesaian sengketa adat bersifat mengikat dan final dan mengikat bagi setiap orang yang melanggar hukum adat. Kerta desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat setempat. Perkara Adat/Wicara adalah setiap persoalan hukum adat dalam urusan parhyangan, pawongan dan palemahan baik atas dasar permohonan atau sengketa. Penyelesaian sengketa adat mengacu pada awig-awig catur dresta yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu tidak termasuk pelanggaran hukum menurut hukum negara.