ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMBINAAN KARIR POLRI DITENGAH PROSES DISIPLIN DAN INTROGASI INTERNAL

Pasal 6 ayat (1) mengatur bahwa personel Polri yang berstatus sebagai terduga pelanggar atau tersangka tidak dapat melanjutkan proses promosi hingga status tersebut dinyatakan selesai. Hal ini dapat berdampak signifikan terhadap karir personel, terutama jika proses penyelidikan atau penyidikan berlangsung dalam waktu yang lama. Sehingga hal ini perlu di analisis serjta dikaji lebih mendalam, sehingga tujuan daripada hukum yang salah satunya adalah kepastian hukum dapat tercapai, Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut: Pengaturan Hukum Terhadap Karir Personel Polri Dalam Proses Disiplin dan Analisis Hukum Kebijakan Pembinaan Karir Polri Ditengah Proses Disiplin Dan Introgasi Internal.
Jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan melalui perspektif norma-norma yang telah ada atau dengan kata lain merupakan penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, yang berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang- undangan, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu yang dalam hal ini meneliti, menganalisis, mengkaji serta meninjau aturan dan norma norma hukum yang ada dikaitkan dengan Pengaturan Hukum Terhadap Karir Personel Polri Dalam Proses Disiplin.
Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan hukum yang mengatur karir personel Polri dalam proses disiplin sudah diatur melalui berbagai peraturan, antara lain: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian, dan Peraturan Kapolri. Analisis Hukum Kebijakan Pembinaan Karir Polri Ditengah Proses Disiplin dan Introgasi Internal bias disimpulan bahwa Kebijakan pembinaan karir personel Polri ditengah proses disiplin dan introgasi internal memerlukan keseimbangan antara penegakan hukum dan pembinaan profesionalisme.