KEWENANGAN PENERBITAN SURAT TUGAS PENYIDIKAN DAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA PEMILUKADA PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada/Pemilihan) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang demokratis. Dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu dan Pemilihan dibentuk suatu kelompok kerja sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam perjalanannya, team Sentra Gakkumdu banyak mendapat perlawanan berupa permohonan Praperadilan, untuk itu penulis melaksanakan penelitian berkaitan dengan kewenangan penerbitan Surat Tugas Penyidikan dan Surat Perintah Penyidikan Oleh Bawaslu. Pisau analisis yang digunakan dalam menganalisa permasalahan di atas menggunakan teori kepastian hukum, teori kewenangan, teori pembuktian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penerbitan surat tugas ada di tangan Bawaslu karena lebih bersifat administratif saja sedangkan kewenangan Penerbitan Surat Perintah Penyidikan ada di tangan Penyidik karena termasuk dalam dokumen hukum resmi yang diterbitkan oleh Polri. Di dalam Peraturan Bersama tentang pemilihan pengaturan kewenangan penerbitan Surat Perintah Penyidikan terdapat kekaburan norma, dimana di dalam aturan tersebut yang diatur secara jelas adalah surat perintah tugas untuk melaksanakan penyidikan dan juga Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Sehingga perlu dilakukan perubahan norma dan pelatihan bersama Pokja Sentra Gakkumdu agar memiliki satu persepsi yang sama ketika menerima laporan tindak pidana pemilihan dan untuk pengaturan kewenangan penerbitan surat tugas penyidikan dan surat perintah penyidikan tindak pidana pemilihan hendaknya dilakukan oleh atasan Penyidik yang juga memiliki kewenangan untuk melakukan Penyidikan.sering mendapat perlawanan secara hukum berupa permohonan Pra Peradilan.