PEMBEKUAN IZIN NPPBKC (NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI) DITINJAU DARI PRINSIP SUPPLEMENTARY REGULATIONS

Pengaturan terkait pembekuan dalam PMK 68 Tahun 2023 tentang Pemberian, Pencabutan, dan Pembekuan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) menghadapi permasalahan yuridis. Penambahan norma hukum dan ruang lingkup pembekuan izin NPPBKC bertentangan dengan UU Cukai dan PP 72 Tahun 2008 tentang NPPBKC, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa permasalahan yuridis tersebut dan bagaimana pemerintah dapat menjawab terkait isu hukum berupa konflik norma pembekuan izin NPPBKC. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif yang mengacu pada norma-norma pada peraturan perundang-undangan. Teknik analisa penelitian ini dilakukan dengan analisa peraturan perundang-undangan secara sinkronisasi vertikal serta penafsiran secara histori. Penggunaan prinsip supplementary regulations adalah pendekatan yang tepat untuk memastikan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta dapat melakukan evaluasi atas ketentuan Pasal 49 ayat (1) PMK 68 Tahun 2023.