AKIBAT HUKUM TERHADAP JAMINAN TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH YANG TIDAK DIBEBANKAN HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996

Mengingat pentingnya kedudukan perkreditan dalam proses pembangunan, sudah semestinya pemberi dan penerima kredit mendapat perlindungan melalui lembaga hak jaminan yang kuat dan yang dapat pula memberi kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pelunasan piutang semua krediturnya. Namun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, akhirnya menggariskan suatu lembaga jaminan hak atas tanah yang disebut Hak Tanggungan. Perjanjian Hak Tanggungan bukanlah merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, akan tetapi mengikuti perjanjian yang terjadi sebelumnya yang disebut perjanjian induk/perjanjian pokok. Perjanjian induk/perjanjian pokok yang terdapat pada Hak Tanggungan adalah perjanjian utang-piutang yang menimbulkan utang yang dijamin. Selain keharusan adanya perjanjian kredit atau pengakuan hutang sebagai perjanjian pokok, maka untuk kepentingan kreditur, dalam hal menjamin pengembalian kredit yang diberikan, benda jaminan atau agunan yang diserahkan oleh debiturnya, harus dilakukan pembebanan hak tanggungan.