PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES BADUNG

Masalah narkotika merupakan masalah nasional bahkan telah menjadi masalah internasional, Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan pada BAB X1 Pasal 64 sampai 72 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika. Diperlukan peran aparat penegak hukum dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberatasan penyalahgunaan narkotika. Perlindungan terhadap whistleblower bertujuan untuk memberikan rasa aman agar mereka dapat memberikan keterangan dengan terbuka. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Perlindungan hukum terhadap whistleblower tindak pidana narkotika dilaksanakan dengan mengikuti prosedur kepolisian yang berlaku, serta berlandaskan pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun pihak kepolisian belum optimal dan efektif dalam melakukan perlindungan hukum terhadap whistleblower. Hambatan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap whistleblower, yaitu ada pada penegak hukum, masyarakat dan fasilitas dan sarana yang belum memadai dalam melakukan perlindungan. Upaya untuk mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap whistleblower oleh pihak kepolisian yaitu peningkatan dalam sistem layanan dan prosedur yang telah diatur dalam kerangka perlindungan saksi dan korban.