PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) BERDASARKAN PASAL 82 AYAT (2) UNDANG- UNDANG PERSEROAN TERBATAS (Ditinjau Terhadap Prinsip Good Corporate Governance)

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah aspek krusial dalam memastikan pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar perseroan secara transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Pasal 82 ayat (2) Undang- Undang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan bahwa pemanggilan RUPS dapat dilakukan melalui surat tercatat dan/atau iklan di surat kabar. Namun, ketidakjelasan frasa “dan/atau” menimbulkan ambiguitas yang berpotensi menyebabkan interpretasi berbeda terkait metode pemanggilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam memperkuat perlindungan hukum bagi pemegang saham serta serta analisa terhadap pemanggilan RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas kepada pemegang saham terkait ambiguitas tersebut, menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG mampu meningkatkan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan perlindungan hak pemegang saham dalam RUPS. Di Singapura dalam Statutes Companies Act 1967 mengatur pemanggilan RUPS dengan ketentuan kuorum minimal dua pemegang saham, yang mendukung prinsip keadilan dan GCG. Ketentuan ini memastikan seluruh pemegang saham mendapatkan kesempatan partisipasi yang setara dan perlindungan hak yang memadai dalam pengambilan keputusan perusahaan.