PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KOTA DENPASAR DALAM PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas/Badan, adapun Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memiliki peran dalam memberikan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kendatipun telah hadir lembaga pemerintah UPTD PPA namun kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi dan masih terdapat kekerasan perempuan dan anak yang belum terlaporkan sehingga tidak mendapatkan penanganan lebih lanjut, padahal konsepsi berpikir dari dibentuknya UPTD PPA adalah diharapkan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dicegah, ditangani dan paling tidak diminimalisir. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data hukum yang digunakan adalah data primer yang berupa data-data yang didapat di lapangan, data sekunder dari berbagai kepustakaan hukum dan data tersier berupa kamus hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa begitu kompleksnya permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka pelaksanaan peran UPTD PPA melibatkan berbagai instansi dengan berbagai kewenangan dan tentunya berbagai peranan maka hal ini mempengaruhi kurang optimalnya peran dari perlindungan dan penanganan terhadap kekerasan pada perempuan dan anak.