PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG ARISAN ONLINE PADA DITRESKRIMSUS POLDA BALI

Arisan online dilaksanakan melalui grup media sosial yang sistemnya dapat menimbulkan permasalahan yang menyebabkan pihak pengelola tidak bisa membayar peserta arisan yang menjadi pemenangnya. Adanya tindak pidana penggelapan terhadap uang arisan online ini dibutuhkan penegakan hukum. Kepolisian, khususnya dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali bertindak sebagai penegak hukum. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat hambatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Kemudian dilakukan pendekatan secara sosiologis. Data bersumber dari data primer dan data sekunder. Selanjutnya dilakukan observasi, wawancara, studi pustaka, dan mengkaji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Data dianalisis menggunakan analisis data kualitatif. Jumlah kasus tindak pidana penggelapan uang arisan online dari tahun 2019 - Juli 2021 di Ditreskrimsus Polda Bali mengalami peningkatan sebanyak 274%. Peristiwa yang dilakukan oleh owner arisan online telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Upaya yang dilakukan berupa preventif dan represif (penyidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian). Dalam pelaksanaannya, terdapat hambatan dari faktor eksternal maupun internal yang harus ditanggulangi agar terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif.