TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pemerintah Indonesia menetapkan kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait Covid-19 dan kemudian menerbitkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penelitian ini membahas Subtansi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan implikasi hukum dari ditetapkannya kebijakan tersebut. Dalam pembahasan ditemukan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) apabila dilihat dalam kajian ilmu perundang-undangan dapat dikategorikan sebagai peraturan yang cacat (flawed law), hal itu dilihat beradasarkan pembentukannya (formil) yang tidak mempertimbangkan aspek antisipatif (futuristis), daya tahun (durability) dan umur yang panjang (longevity). Selain itu dilihat dari aspek materiilnya, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 juga menyimpan sejumlah persoalan. Hal itu disebabkan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 justru tidak menjelaskan aturan-aturan teknis yang tercantum dalam Undang-Undang. Dan ditemukan adanya kewenangan terpusat dalam pengambilan kebijakan terkait tindakan PSBB sehingga pemerintah daerah membutuhkan persetujuan menteri sebelum melakukan langkah pencegahan Covid-19. Kemudian ditemukan pula bahwa pemerintah akan sangat selektif dalam menetapkan PSBB di wilayah tertentu, terutama untuk PSBB berupa kegiatan di tempat atau fasilitas umum, karena pemerintah diwajibkan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.