TINJAUAN HUKUM PADA PUTUSAN NOMOR 8/PDT.SUS-PHI/2015/PN DPS TERKAIT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TENAGA KERJA ASING BERSTATUS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan telah mengatur penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia hanya untuk jabatan dan hubungan kerja waktu tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu bagi TKA secara khusus diatur oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Metode penelitian dalam skripsi ini yaitu yuridis normatif. Dasar pemutusan hubungan kerja diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa hubungan kerja berakhir apabila: pekerja meninggal dunia, berakhirnya perjanjian kerja, adanya putusan pengadilan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, keadaan tertentu dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh TKA Berstatus PKWT Dalam Perkara Hubungan Industrial dapat berupa pemberian sanksi hukum yaitu: 1. Sanksi Administratif, 2) Sanksi Perdata, dan 3) Sanksi Pidana. Terdapat kabur Norma pada pasal 58 ayat (2) tentang masa percobaan dan pasal 168 ayat (1) tentang pengunduran diri pada Perkara hubungan industrial dengan putusan Nomor 8/PDT.SUS-PHI/2015/PN DPS. Sanksi hukumnya yaitu ditolak seluruhnya gugatan penggugat serta eksepsi tergugat dan dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 446.000,- bagi penggugat maupun tergugat.