ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN TEMBAKAU MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Terdapat ketidaksesuaian antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang mengatur pengendalian tembakau demi kesehatan masyarakat dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang mengatur budidaya dan produksi tembakau. Konflik potensial mungkin timbul dalam hal upaya pemerintah untuk mengurangi konsumsi tembakau dan dampak buruknya terhadap kesehatan, sementara sektor perkebunan tembakau adalah salah satu sektor ekonomi penting bagi Indonesia. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat rumusan masalah yaitu Bagaimana Ketentuan Hukum Tentang Penggunaan tembakau di Indonesia dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan potensi konflik antara UndangUndang Kesehatan dan Undang-Undang Perkebunan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konseptual dan Pendekatan historis. Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini ada 3 yaitu primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulan dengan studi pustaka dan data-data yang telah diperoleh kemudian akan dianalisis menggunakan metode indukatif. Ketentuan Hukum Tentang Penggunaan Tembakau di Indonesia diantaranya UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Kemudian UU RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, serta UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Dan Faktor-faktor yang menyebabkan potensi konflik antara Undang-Undang Kesehatan dan UndangUndang Perkebunan teridiri dari Faktor Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, Faktor Asas Lex Posterior Derogat Legi Priorim Faktor Interpretasi Comparative (perbandingan) dan Faktor Kepastian Hukum