PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMIS DI KAWASAN PARIWISATA KUTA KABUPATEN BADUNG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMER 7 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Pulau Bali merupakan destinasi wisata paling populer di Indonesia. Kuta salah satu kecamatan di Kabupaten Badung yang merupakan tempat tujuan utama bagi wisatawan lokal ataupun mancanegara yang mengunjungi Bali. Selain menjadi sasaran para wisatawan, Kuta juga menjadi tempat sasaran untuk mencari mata pencaharian salah satunya oleh para pengemis yang melanggar ketertiban umum dan merusak citra pariwisata di Pulau Bali khususnya kawasan pariwisata Kuta sendiri. Sebagai tempat wisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan, maka sudah tentu sangat perlu memperhatikan keamanan dan kenyamanan wistawan yang datang dengan melakukan penegakan hukum terhadap pengemis tersebut. Namun hingga saat ini, permasalahan pengemis yang mengganggu ketertiban umum tersebut belum dapat diselesaikan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengkaji pelaksanaan penegakan hukum terhadap pengemis di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini menekankan penggunaan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan penggunaan data sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh atau dicari dari literatur sebagai sumber data. Dan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach) dan pendekatan Fakta (The Fact Approach) yang mana masalah yang diangkat dikaitkan dengan perundang – undangan yang berlaku dengan kenyataan yang ada di Kawasan Pariwisata Kuta Kabupaten Badung.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sangat berperan untuk menjadi dasar dalam penegakan hukum terhadap pengemis di Kawasan Pariwisata Kuta. Pemerintah Kabupaten Badung telah melaksanakan penegakan hukum terhadap pengemis melalui kegiatan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, dan Pemerintah Kecamatan Kuta Kabupaten Badung. Namun penegakan hukum tersebut belum terlaksana dengan baik, dan butuh partisipasi dari pemerintah provinsi dan juga tentunya dari seluruh elemen masyarakat.