KEKUATAN BUKTI DARI PEMBUKTIAN SAKSI MAHKOTA DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Dalam praktiknya di dalam peradilan pidana di Indonesia, sering menghadirkan saksi mahkota. Saksi mahkota yang kedudukannya sebagai saksi dan terdakwa dalam perkara yang sama. Saksi mahkota digunakan karena dapat membantu mengungkap fakta hukum dan fakta peristiwa karena saksi mahkota adalah orang yang mengetahui secara terperinci tentang perencanaan, persiapan, dan proses pelaksanaan sehingga terjadi tindak pidana. Pengunaan saksi mahkota memang belum diatur dalam perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam KUHAP, namun penggunaan saksi mahkota dapat dilihat dalam Putusan MA No.2437 K/Pid/sus/2011. Dalam nilainya saksi mahkota dalam peradilan pidana di Indonesia, Saksi mahkota sering kali menjadi kunci dalam mengungkap kasuskasus yang terjadi di Indonesia. Walaupun belum adanya pengaturan yang signifikan mengenai saksi mahkota namun dalam pengadilan saksi mahkota mendapatkan perlindungan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penulisan normatif, untuk mengidentifikasi kelemahan/kekaburan atau kekosongan norma dalam sistem hukum di Indonesia dan memberikan rekomendasi perbaikan.