PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA PEDAGANG ECERAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN HARGA BARANG DI KECAMATAN DENPASAR UTARA

Penelitian ini mengkaji tentang pelaku usaha pedagang eceran yang tidak mencantumkannya harga pada barang. Dalam Pasal 2 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa adanya hak konsumen ialah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Tujuan penelitian ini adalah, 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam pelaksanaan pencantuman harga barang yang diperdagangkan secara eceran di Kecamatan Denpasar Utara, 2) Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha pedagang eceran di Kecamatan Denpasar Utara terhadap konsumen yang dirugikan akibat dari tidak dicantumkannya harga barang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode hukum empiris dengan jenis pendekatan fakta yang disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Perlindungan hukum bagi konsumen yang mewajibkan pelaku usaha mencantumkan harga barang yang diperdagangkan secara eceran Di Kecamatan Denpasar Utara yaitu secara preventif sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, 2) Tanggung jawab pelaku usaha pedagang eceran di Kecamatan Denpasar Utara yaitu dengan cara memberikan kompensasi berupa pengembalian uang dua kali lipat dari harga barang tersebut.