TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA INTERNET DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Kebebasan berpendapat adalah Hak asasi yang fundamental dan dijamin oleh konstitusi. Hak-Hak tersebut telah diakui dan dijamin dalam berbagai instrumen HAM nasional maupun Internasional, termasuk diakui dan dijamin dalam Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945. dalam tulisan ini penulis melakukan analisis tentang ketentuan pasal 27 ayat (3) undang-undang Nomor 19 tahun 2016 mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat di media Internet ditinjau dari perspektif HAM serta bentuk perlindungan Hukum atas kebebasan berpendapat yang diatur dalam undang undang nomor 19 tahun 2016 dalam perspektif Hak asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, kebebasan berpendapat dalam dunia teknologi informasi elektronik di indonesia belum dijamin secara rinci dan jelas Oleh karena itu terkait dengan efektifitas dari Pasal 27 ayat 3 UU ITE dalam hal ini perlu untuk mendapatkan pengkajian lebih khusus terkait dengan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah masyarakat. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif terkait kebebasan berpendapat, jika melihat kepada regulasi yang berlaku di Indonesia terkait dengan kebebasan berpendapat lebih kepada sifatnya represif yang mana hal tersebut secara jelas terdapat pada Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik.