KEPASTIAN HUKUM DALAM KEGIATAN INVESTASI DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2007

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis Kepastian Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia dalam Perspektif Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Bagaimana perlindungan hukum bagi penanaman modal asing (PMA) di Indonesia menurut UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Sumber bahan hukum primernya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sumber bahan hukum sekundernya menggunakan literatur yang relevan, teknik pengumpulan data menggunakan metode studi Pustaka, hasil penelitian menunjukkan Pemerintah memiliki peran strategis untuk mendorong penanaman modal khususnya Penanaman Modal asing. Ketidakjelasan pengaturan mengenai penanaman modal asing, menimbulkan tumpang tindih antara peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta menimbulkan kesulitan dalam birokrasi perizinan yang merupakan masalah yang sering ditemukan dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia, terkait hal tersebut Pemerintah berencana menerbitkan Omnibus Law untuk mengatasi Permasalahan kepastian Hukum Investasi, Omnibus Law memberikan kepastian hukum dari perspektif pengaturan, namun belum tentu memberikan kepastian hukum dari perspektif penegakan hukum. Perlindungan hukum bagi penanaman modal asing (PMA) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perlindungan hukum berupa pemberlakukan asas persamaan bagi investor asing maupun luar negri, perlindungan hukum juga diberikan untuk tindakan nasionalisasi, pengalihan asset, transfer, dan repatriasi, investasi asing memiliki peranan penting bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pembangunan nasional, investasi asing juga turut mendukung Indonesia dalam menghadapi persaingan perdagangan yang ketat dalam perdagangan internasional, investor asing membutuhkan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk menjamin kegiatan investasi asing di Indonesia.