PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DIBAWAH UMUR PADA PERKAWINAN USIA DINI

Perkawinan usia dini merupakan fenomena sosial yang membawa dampak signifikan terhadap perempuan di bawah umur, terutama di aspek kesehatan, psikologis, ekonomi, dan sosial. perkawinan memerlukan syarat hukum, termasuk batas usia yang diatur ulang dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 menjadi minimal 19 tahun bagi pria dan wanita. Namun, angka perkawinan dini di Indonesia tetap tinggi, didorong oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Penelitian ini mengidentifikasi dua rumusan masalah: 1) Perlindungan hukum terhadap perempuan dibawah umur pada perkawinan usia dini? 2) Upaya dan solusi untuk menghindari perkawinan dini yang masih banyak terjadi. Terjadinya perkawinan dibawah umur yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan menjadi konflik di kalangan masyarakat. Berbagai dampak ditimbulkan dari perkawinan dini yang disebabkan oleh beberapa faktor. Perkawinan usia dini mencerminkan ketidakadilan yang melanggar hak dasar perempuan untuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Diperlukan upaya pencegahan melalui peningkatan akses pendidikan, kesejahteraan ekonomi, dan lingkungan pergaulan yang positif. Peran orang tua dan pemerintah sangat penting dalam mencegah perkawinan dini, melalui sosialisasi, pendataan, serta pengawasan terhadap perilaku anak dan calon pengantin. Selain itu dengan memperketat dispensasi pernikahan dini dan menyelaraskan hukum nasional dengan standar internasional, seperti CEDAW, untuk melindungi hak anak.