PENGARUH PRINSIP – PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN BUDAYA TRI HITA KARANA TERHADAP KINERJA LEMBAGA PERKREDITAN DESA SE-KECAMATAN MENGWI

Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (KLPD) merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk menentukan perkembangan pada sebuah LPD yang ditentukan oleh kinerja suatu LPD itu sendiri. LPD yang memiliki kinerja yang baik maka akan menambah kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang bersangkutan. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Budaya Tri Hita Karana harus diterapkan oleh LPD karena LPD merupakan lembaga keuangan mikro yang berbasis adat, hal ini akan mempengaruhi kualitas kinerja LPD. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Budaya Tri Hita Kirana terhadap kinerja LPD. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi yang berjumlah 38 LPD. Sampel dalam penelitian ini adalah Ketua, Accounting, dan Badan Pengawas dari masing-masing LPD di Kecamatan Mengwi. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampel sensus sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 114 sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan sebelumnya dilakukan pengujian instrument penelitian dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, responsibilitas, budaya tri hita karana berpengaruh positif terhadap kinerja LPD. Sedangkan akuntabilitas, independensi, dan kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD. Pihak manajemen LPD harus memperhatikan Akunabilitas dalam bertindak terutama mengambil keputusan berdasarkan informasi yang lengkap. Manajemen LPD harus dapat mengambil keputusan secara objektif atau bebas dari kepentingan berbagai pihak yang dapat merugikan LPD dan manajemen LPD juga bisa menghindari adanya dominasi dari pihak lain. Manajemen LPD harus lebih memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang memajukan kesejahteraan masyarakat desa dan berusaha menghindarkan diri dari potensi adanya penyalahgunaan kepentingan dari manajemen LPD itu sendiri.