IMPLEMENTASI ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI

Abstrak

Munculnya Corona Virus Disease 2019 membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan social distancing maupun physical distancing di tengah-tengah masyarakat termasuk di dalam Lapas. Dikarenakan keadaan Lapas yang over maka pemerintah mengeluarkan Kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 10 tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui proses asimilasi dan integrasi dalam menanggulangi pandemic Covid-19. Ternyata kebijakan ini menuai beberapa kontroversi, dari meningkatnya jumlah kriminalitas dan terjadinya residivis.

Abstract

The emergence of Corona Virus Disease 2019 made the government issue policies to carry out social distancing and physical distancing in the community, including in prisons. Due to the overcrowded conditions in prisons, the government issued Policy of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: 10 of 2020 concerning Release and Release of Prisoners Through the Assimilation and Integration Process in Handling the Covid-19 pandemic. It turns out that this policy reaped several controversies, ranging from an increase in the number of crimes to recidivism.