TINJAUAN YURIDIS PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan penyadapan oleh komisi pemberantasan korupsi perspektif hak asasi manusia bahwa terjadi pertentangan antara kewenangan penyadapan KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan perlindungan HAM yang dimana diatur dalam undang – undang nomor 39 tahun 1999 yang dimana terdapat problematika antara kebutuhan penegakan hukum yang efektif dengan perlindungan hak – hak privasi individu. Dalam hal ini penyadapan dianggap sebagai instrumen penting dalam mengungkap kasus korupsi, pengaturan ini juga menimbulkan keprihatinan terkait potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis pengaturan penyadapan oleh KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Metode ini dipilih untuk mengkaji aspek hukum dari pengaturan penyadapan secara sistematis dan komprehensif. Yang meliputi analisis pengaturan penyadapan dalam undang – undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi Jo. undang – undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas undang – undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan korupsi , dan undang – undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan khusus dalam penanganan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dalam UU Tipikor, dengan demikian tidak merupakan pelanggaran hak privasi individu.