PERANAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DI DESA ABIANSEMAL DAUH YEH CANI KABUPATEN BADUNG

Desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu Kepala Desa beserta perangkat Desa. Dalam pemerintahan desa, BPD sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa. Pengertian sejajar disini adalah bahwa kedudukan BPD tidak lebih rendah dan tidak juga lebih tinggi, seperti yang tertuang dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014. BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa, dalam melaksanakan fungsinya, BPD dan pemerintah desa sudah saling menghormati, bantu membantu, dan selalu bersama sama dalam membuat peraturan desa. Kepala Desa memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan BPD melaksanakan fungsi legislasi, fungsi penyalur aspirasi dan fungsi pengawasan. Dalam pelaksanaan fungsiKepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Abiansemal Dauh Yeh Cani Kabupaten Badung menunjukkan bahwa BPD telah melaksanakan peran, fungsi dan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan tetapi belum maksimal karena masih adanya kendala yaitu terbatasnya tingkat kemampuan para Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga para anggota BPD belum mampu menjalankan perannya secara maksimal.