EFEKTIVITAS PEMBERIAN PRO BONO DI POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Keberadaan Undang-undang mengenai Bantuan Hukum merupakan bentuk upaya pemenuhan hak setiap warga negara Indonesia akan akses terhadap keadilan (access to justice) dan peradilan yang adil serta tidak memihak (fair trial). Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dibentuk sebagai salah satu wujud perlindungan hukum untuk terciptanya kesamaan dihadapan hukum (equality before the law). Sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik di bidang jasa hukum, Posbakum berusaha memberikan pelayanan yang berkualitas dan memenuhi hak setiap penerima bantuan hukum. Dalam beberapa laporan karya ilmiah, penulis menemukan Posbakum di beberapa wilayah di Indonesia masih belum berjalan secara efektif. Hal ini memungkinkan jika Posbakum Pengadilan Negeri Denpasar juga berjalan demikian. Fokus masalah penelitian ini adalah proses pelaksanaan dan langkah sosialisasi Posbakum Pengadilan Negeri Denpasar, serta efektivitas dari layanan bantuan hukum tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui xi wawancara serta dokumentasi. Penulis menggunakan data hasil wawancara sebagai sumber data primer, dan dokumen serta informasi pendukung lain yang berkaitan sebagai sumber data sekunder. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan pada tahap akhir. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan jika Posbakum Pengadilan Negeri Denpasar sudah berjalan cukup efektif, hanya saja dalam pelaksanaannya masih belum sepenuhnya maksimal. Hal ini terjadi karena dalam proses pelayannan nya masih ditemukan beberapa kendala baik yang berasal dari faktor masyarakat, sarana, prasarana,budaya maupun efisiensi pelayanan.