PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA TERKAIT HAK CUTI HAID BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DI WILAYAH KOTA DENPASAR

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita, termasuk hak cuti haid, memiliki pentingan yang besar dalam memastikan kesetaraan dan kesejahteraan di tempat kerja sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang, pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, banyak perusahaan di Kota Denpasar seperti Tata's Pudding, Koperasi Central Hutama Mandiri, dan Lembayung Sari Home Stay belum memberikan hak cuti haid kepada karyawan wanita. Pemahaman dan sosialisasi yang kurang menyebabkan banyak pekerja wanita tidak menyadari hak atau kesulitan mengajukan cuti haid. Perlu pemahaman yang lebih baik dari perusahaan dan penerapan aturan yang lebih ketat serta sanksi untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak cuti haid. Implementasi hak cuti haid dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti kesadaran hukum perusahaan untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Perusahaan juga perlu menyusun prosedur yang jelas. Pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar juga berperan penting. Namun, faktor penghambat seperti kurangnya sanksi hukum yang jelas, pengawas yang tidak memadai, dan budaya kerja yang tidak mendukung, serta kewajiban surat keterangan dokter untuk cuti haid yang tidak fleksibel, menghambat pekerja wanita dalam mengambil hak cuti haid.