TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN KLASTER DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL YANG TIDAK BERDASARKAN KONSEP KEADILAN

Pada penyelenggaraan jaminan kesehatan, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fokus penelitian penulis ini adalah mengenai perolehan hak yang sama dalam memperoleh pelayanan Kesehatan. Pada penyelenggaraan jaminan Kesehatan BPJS terdapat pembagian klaster kelas pelayanan kesehatan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip pelayanan kesehatan nasional yakni merata, nondiskriminasi, dan berkeadilan. Dengan demikian, penulis melakukan penelitian secara normatif terhadap harmonisasi peraturan perundanganundangan yang menjadi dasar hukum dalam terselenggaranya jaminan kesehatan nasional.