TINJAUAN YURIDIS RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMBERIKAN PIDANA MATI KEPADA PELAKU RUDAPAKSA (Studi Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg)

Tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah perkosaan atau rudapaksa. Salah satu kasus rudapaksa dilakukan oleh Herry Wirawan terhadap 12 santriwati di bawah umur sebagai korbannya. Karena perbuatannya tersebut, ia dijatuhi hukuman mati oleh hakim. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apa dasar hukum pengaturan pidana mati di Indonesia? dan Bagaimana ratio decidendi hakim dalam memberikan pidana mati terhadap pelaku rudapksa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/ 2022/PT Bdg?. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder, serta pendekatan perundang-undangan dan kasus yang dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum untuk pengaturan pidana mati di Indonesia diatur dalam hukum positif, termasuk dalam KUHP dan di luar KUHP, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan hukuman mati adalah konstitusional. Selanjutnya, ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku rudapaksa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: Nomor 86/Pid.Sus/ 2022/PT Bdg didasarkan pada pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis, serta fakta bahwa tindakan terdakwa tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak serius terhadap korban dan masyarakat.