PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER OJEK ONLINE YANG DILARANG MENJEMPUT PENUMPANG ZONA MERAH LOKAL TRANSPORTASI STUDI KASUS : AREA PELABUHAN MATAHARI TERBIT

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengelola negara, termasuk mengatur transportasi publik seperti ojek online. Namun, ketidakjelasan regulasi terkait ojek online di Indonesia menyebabkan konflik dan ketidakpastian hukum. Pemerintah diharapkan dapat segera menyusun regulasi yang jelas dan komprehensif, memperbaiki undang-undang yang ada, serta berperan sebagai mediator dalam konflik antara ojek online dan transportasi lokal. Selain itu, xiii xiii kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak, mendorong adaptasi terhadap perkembangan teknologi, serta memastikan penegakan hukum yang adil dan konsisten. Langkah-langkah ini penting untuk menciptakan ekosistem transportasi yang lebih harmonis dan berkelanjutan, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.