PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI POLRES KARANGASEM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan efektif karena masih adanya tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan sektoral.Dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. “Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi, perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya mengingat korban merupakan anak di bawah umur, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Semua bentuk perlindungan tersebut perpedoman pada Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Anak. Diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam rangka penanggulangan kejahatan khususnya kekerasan seksual pada anak di bawah umur dan bersikap selektif dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur