PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA BURUNG YANG DILINDUNGI DI DENPASAR (STUDI KASUS PASAR BURUNG SATRIA)

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, khususnya sumber daya alam hayati, baik tumbuhan maupun hewan. Pengaturan dan perlindungan tersebut diwujudkan oleh Negara Indonesia melalui Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Perlindungan hukum terhadap hewan dan lingkungan hidup diharapkan dapat melindungi lingkungan, memastikan spesies satwa liar tidak punah, dan terus memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang. Pentingnya dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Denpasar terkait maraknya jual beli satwa burung yang dilindungi di Pasar Burung Satria Denpasar.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hukum empiris merupakan penelitian yang membahas dan mengalisis bekerjannya hukum dalam Masyarakat (law in action) data utama yang digunakan adalah data yang bersumber dari lapangan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa masih banyak pedagang di pasar burung di Pasar Burung Satria masih memperjual belikan satwa yang dilindungi yang di atur di dalam undang-undang. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir Polresta Denpasar telah menangani 6 Kasus tindak pidana jual beli satwa yang dilindungi. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa yang dilindungi diperlukan penegak hukum yang memiliki moralitas yang baik, tegas dan selalu berupaya dalam menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Satwa yang dilindungi tidak bisa di perdagangkan secara bebas oleh masyarakat umum karena hal tersebut melanggar pasal 21 ayat 2 UU KSDA. Pelanggaran atas pasal 21 ayat 2 dapat dipidana kurungan maksimal 5 tahun dan dapat didenda maksimal 100.000.000 rupiah. Dalam melakukan penegakan hukum Polresta Denpasar juga mengalami beberapa kendala, yaitu kendala internal dan kendala eksternal, untuk kendala internal yaitu masih terbatasnya Sumber Daya Manusia dan keterbatasan sarana prasarana dalam hal sistem pengawasan. Selain itu Polresta Denpasar juga mengalami hambatan mengenai kurangnya koordinasi antar Instansi terkait.