PENGATURAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELANGGAR BATAS BAKU TINGKAT KEBISINGAN PADA KAWASAN PARIWISATA

Kegiatan pariwisata di Bali khususnya pada tempat hiburan memberikan dampak positif dan negatif bagi warga lokal, walaupun berdampak positif perkembangan pembangunan pariwisata dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Adanya tempat hiburan malam yang melebihi tingkat baku kebisingan mengakibtakan terganggunya kehidupan serta kesehatan masyarakat. Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaturan batas baku kebisingan serta sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar batas baku tingkat kebisingan di kawasan pariwisata. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil pembahasan menunjukan pengaturan batas baku kebisingan bagi pelaku usaha pada kawasan pariwisata diatur pada lampiran I Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan serta sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar batas baku tingkat kebisingan di kawasan pariwisata diatur pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi administrasi diatur pada pasal 76 ayat (2) dan sanksi pidana diatur dalam pasal 100 ayat (1) dan (2).