KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN STANDAR UPAH MINIMUM BAGI PEKERJA DI PROVINSI BALI (BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG PENGUPAHAN)

Skripsi ini membahas pengaturan standar upah minimum bagi pekerja di Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023, yang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Latar belakang penelitian ini mencakup pengaruh globalisasi ekonomi dan protes serikat pekerja terhadap peraturan pengupahan di Indonesia. Rumusan masalah utama adalah bagaimana peraturan ini mengatur standar penghasilan upah minimum serta kepastian hukum bagi pekerja. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaturan standar penghasilan upah minimum dan kepastian hukum bagi pekerja sesuai dengan peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen hukum dan peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan ini memberikan kepastian hukum mengenai standar penghasilan bagi pekerja dan mampu mengakomodasi perubahan ekonomi yang dinamis. Namun belum sesuai dengan kebutuhan rill para pekerja Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik pengupahan di Indonesia.