ANALISIS YURIDIS DATA PRIBADI PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK LINTAS NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Perlindungan data pribadi pada transaksi lintas Negara dalam pasal 56 Udang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, menyatakan boleh melakukan transfer data keluar wilayah Indonesia, namun dengan beberapa ketentuan yaitu negara tujuan memiliki aturan perlindungan data pribadi, penerima data memilki pelindungan data pribadi yang memadai dan bersifat mengikat atau adanya persetujuan dari subjek data. Pada pasal tersebut terdapat kekaburan norma yang menimbulkan multi tafsir. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis perlindungan data pribadi pada transaksi elektronik lintas Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan bagaimana penyelesaian sengketa dalam transaksi lintas Negara atas kebocoran data pribadi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Sumber bahan hukum primernya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sumber bahan hukum sekundernya menggunakan literatur yang relevan, teknik pengumpulan data menggunakan metode studi Pustaka, hasil penelitian menunjukan bahwa UU PDP di Indonesia lahir dengan mengadopsi aturan dari General Data Protection (GDPR). Pengaturan terkait transfer data pribadi ke Negara tujuan yang tidak memenuhi tentuan pasal 56 UU PDP, diatur dalam GDPR Pasal 49 yaitu jika: transfer data tersebut tidak berulang, menyangkut sejumlah kecil subjek data; untuk tujuan keadaan mendesak, kepentingan sah yang dipaksakan oleh pengontrol data yang tidak mengesampingkan kepentingan atau hak dan kebebasan subjek data serta wajib menginformasikan pada komisi perlindungan data pribadi dan subjek data sebelum melakukan transfer. Terkait penyelesaian sengketa dapat dilakukan malui jalur Non-litigasi atau litigasi yang dapat diajukan di Pengadilan di Negara pengolah / prosesor data berdiri atau di Negara subjek data bertempat tinggal tetap.