PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PARKIR KENDARAAN DI TEMPAT UMUM DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DI KOTA DENPASAR

Parkir liar adalah aktivitas parkir berdiri secara ilegal atau tidak resmi dibarengi dengan pengakuan lahan parkir secara sepihak. Oleh karena itu Pemerintah Kota Denpasar menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang mengatur tentang parkir liar. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir di Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Daerah? Dan 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir kendaraan di Kota Denpasar?. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir merupakan kewenangan Dinas Perhubungan bekerja sama dengan PPNS dalam hal ini SATPOL PP dan Kepolisian. Penegakan hukum yang dilakukan belum maksimal dikarenakan masih banyak kendala dari faktor internal meliputi kurang tegasnya aparat penegak hukum, kurangnya koordinasi antara instansi, kurangnya fasilitas serta peraturan yang kurang jelas. Sedangkan faktor eksternal meliputi kurangnya lahan parkir serta persepsi masyarakat yang menganggap parkir liar sebagai kebiasaan.