PERANAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH OVERLAPPING MELALUI PROSES MEDIASI

Dewasa ini tidak jarang kepemilikan hak atas tanah menimbulkan banyak permasalahan pertanahan yang perlu mendapat perhatian serta penanganan khusus dari pemerintah sebagai kekuasaan tertinggi negara agar dapat memberian jaminan kepastian hukum atas hak tanah. Tanah merupakan obyek yang paling mudah terkena sengketa, baik sengketa antar individu, antar individu dan badan hukum, bahkan sengketa yang melibatkan pemerintah, sehingga peraturan hukum terkait penguasaan atau pemberian hak atas tanah harus dapat dimaksimalkan untuk menjamin perlindungan terhadap pemegang hak atas tanah. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yakni berangkat pada adanya kesenjangan norma dan fakta. Dalam hal ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana penyelesaian sengketa tanah overlapping melalui proses mediasi oleh BPN dan bagaimana hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah overlapping di BPN Kab Badung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan BPN Badung dalam menangani sengketa dilalui beberapa tahapan mediasi serta terdapat hambatan internal dan eksternal pada prosesnya.