PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA SMARTPHONE ILEGAL TERKAIT KEBIJAKAN PEMBLOKIRAN INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY

Maraknya penjualan smartphone ilegal atau black market oleh pelaku usaha menimbulkan kerugian bagi konsumen. Konsumen berserta hak-haknya diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana aturan hukum mengenai pemblokiran smartphone ilegal melalui international mobile equipment identity dan bagaimana peran pemerintah mengatasi dan melindungi konsumen pengguna smartphone ilegal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teori yang digunakan menggunakan teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum dan menggunakan teori peran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan IMEI bertujuan melindungi produsen dalam negeri dan menjaga kondisi perekonomian negara. Aturan ini juga mencegah masyarakat tertipu dari barang ilegal atau black market. Perlindungan hukum bagi konsumen dengan IMEI terblokir meliputi perlindungan preventif untuk mencegah pelanggaran dan perlindungan represif berupa sanksi atau hukuman.