Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pengakhiran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia

Sekarang ini sering terjadi kekaburan norma hukum terhadap aktifitas yang dilakukan pekerja melalui sistem perjanjian kerja waktu tertentu. Para pekerja mengalami masalah dalam pelaksanaannya terutama apabila terjadi pengakhiran kerja sebelum berakhirnya perjanjian kerja. Pengusaha sering kali tidak memenuhi kewajiban mereka dalam hal pemberian kompensasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hakekat pengaturan pertanggungjawaban pengakhiran perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) terhadap pekerja di Indonesia? dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja terkait pengakhiran perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di Indonesia Dari Perspektif Keadilan? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Pengaturan pertanggungjawaban pengakhiran perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) terhadap pekerja di Indonesia pada hakekatnya masih terdapat kekaburan norma, karena tidak sesuai/tidak singkron dengan regulasi pemerintah, 2) Perlindungan hukum terhadap pekerja terkait pengakhiran perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Keadilan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian hak-hak pekerja PKWT seperti upah, jam kerja, maupun jaminan sosial tenaga kerja masih belum memenuhi hak-hak asasi manusia, yang sudah merupakan bagian dari hukum positif Indonesia