Urgensi Pengaturan Jenis Tindakan Pelimpahan Wewenang Dokter Kepada Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas

Tenaga profesional medis di beberapa puskesmas jumlahnya masih terbatas, praktisi independen dan staf pusat kesehatan sering kali menugaskan atau mendelegasikan hak praktik kedokteran kepada profesional kesehatan lainnya, seperti bidan. Tidak diaturnya jenis-jenis tindakan medis yang dapat dilimpahkan pada bidan di puskesmas pada Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mencerminkan adanya kekosongan norma, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Tujuan penelitian adalah menganalisis tanggung jawab hukum dan urgensi pengaturan jenis-jenis tindakan dalam pelimpahan wewenang dokter kepada Bidan serta tanggung jawab hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conseptual Approach). Data yang digunakan data primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan teori-teori ahli hukum. Formula pengaturan tanggung jawab terhadap jenis-jenis tindakan dalam pelimpahan wewenang dokter kepada bidan di puskesmas sebelum adanya peraturan pelaksana dari undang-undang Keseharan, dapat mengacu pada konsep freies ermessen, dengan tidak bertentangan pada hukum positif, yaitu kepala puskesmas menyusun surat keputusan internal mengatur jenis-jenis tindakan yang dapat dilimpahkan pada bidan melingkupi kebijakan teknis dalam bentuk standar operasional prosedur untuk mencegah akibat hukum yang timbul ke arah malpraktik. Pemerintah agar segera menerbitkan peraturan turunan sebagai pelaksana Undang-undang dengan secara tegas dan kongkrit menuangkan jenisjenis tindakan yang dapat dilimpahkan oleh dokter kepada tenaga kesehatan (bidan) untuk menjamin adanya kepastian hukum.