Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Dalam Peralihan Hak Atas Tanah

Perjanjian jual beli tanah merupakan perbuatan hukum yang umum dilakukan di Indonesia, diatur oleh Pasal 1457 KUHPerdata. Pentingnya perjanjian ini terutama terkait dengan pemindahan hak milik atas tanah. Rumusan masalah dalam penelitian ini apa dasar larangan peralihan hak atas tanah yang menggunakan surat kuasa mutlak dan bagaimana akibat hukum peralihan hak atas tanah yang menggunakan surat kuasa mutlak. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Larangan penggunaan kuasa mutlak dalam peralihan hak atas tanah, sebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982, didasari oleh ketidakmungkinan untuk mencabut kembali kuasa tersebut dan konsekuensi hukum yang serupa dengan perbuatan hukum yang batal demi hukum atau non-existent.