Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Pakaian Bekas Impor Di Kota Denpasar Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Bisnis pakaian bekas yang sedang popular dan diminati, terutama oleh kalangan remaja yang tertarik dalam dunia fashion. Bisnis pakaian bekas impor ini sebenarnya bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Dinyatakan bahwa pakaian bekas impor memiliki potensi berbahaya bagi kesehatan manusia sehingga tidak dijamin keamanannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha pakaian bekas impor yang merugikan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan mengetahui peran pemerintah dalam mengatasi praktek jual beli pakaian bekas impor yang dapat merugikan konsumen. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah empiris, peneliti terjun langsung melakukan wawancara dengan para konsumen dan pelaku usaha pakaian bekas Kota Denpasar. Hasil penelitian pelaku usaha cenderung kurang memenuhi kewajiban yang diderita oleh konsumen untuk mengganti kerugian. Peran Pemerintah dalam mengatasi praktek penjualan pakaian bekas impor tidak berjalan secara optimal.