Tanggung Jawab Debitur terhadap Kerusakan Barang Jaminan sebagai Objek Fidusia dalam Perjanjian Kredit di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ashi

Diundangkannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada tanggal 30 September 1999, dimaksudkan sebagai dasar hukum yang kuat bagi pengikatan atas benda-benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda-benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan, sebagai jaminan atas pelunasan utang tertentu. Cakupan dari ketentuan undang-undang ini baik dari segi kebendaannya maupun dari segi transaksi yang akan dijamin sangatlah luas. Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Fenomena yang diangkat di dalam penelitian ini adalah proses eksekusi yang dilakukan dilapangan ternyata berbanding terbalik dengan perjanjian yang sebelumnya telah dibuat. Hal seperti nilai jaminan fidusia yang tidak sesuai lagi dengan perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya karena kerusakan yang terjadi pada barang jaminan tersebut selama barang jaminan masih berada di pihak debitur.