Implementasi Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Desa Blahkiuh Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Perkawinan di bawah umur terjadi di Desa Blahkiuh sebagaimana terlihat dalam data yang penulis cantumkan tidak mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan. Hal ini menunjukan bahwa Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan batas umur minimal melangsungkan perkawinan dan wajib mengajukan permohonan dispensasi perkawinan tidak maksimal. Menganalisis permasalahan ini, dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan tujuan untuk mengetahui pengesahan perkawinan di bawah umur di Desa Blahkiuh dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum perkawinan dibawah umur. Dalam penelitian ini berdasarkan hasil informasi dari para informan ditemukan fakta bahwa remaja melakukan perkawinan di bawah umur karena alasan sudah terjadi kehamilan. Dengan demikian pengesahan perkawinan di bawah umur di Desa Blahkiuh menyimpang dari mekanisme dan prosedur yang diatur oleh ketentuan pasal undang-undang. Akibat hukum dari perkawinan anak di bawah umur memiliki dampak yang serius secara social dan psikologis terhadap individu yang terlibat. Dengan demikian memberi dukungan pendidikan dan sosialisasi dapat membantu mengurangi dampak negatif dan terjadinya perkawinan di bawah umur.