PENGARUH PENERAPAN PP NOMOR 23 TAHUN 2018, E-BILLING, KUALITAS PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA DENPASAR BARAT

Pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifak memaksa berdasarkan undangundang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Dirjen Pajak telah menetapkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kebijakan ataupun peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Saat ini pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi besar untuk pemasukan pajak. Sektor tersebut adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan PP No 23 Tahun 2018, e-billing, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini dilaksanakan pada wajib pajak UMKM yang terdaftar di kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat sebanyak 7.781 wajib pajak. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 98 Wajib Pajak UMKM ditentukan dengan menggunakan rumus slovin dan menggunakan metode simple random sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PP No 23 Tahun 2018, ebilling, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan variabel lain yang secara teori mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti pemahaman pajak, kesadaran pajak atau faktor lain diluar model penelitian.