Analisa Yuridis Penanganan Covid 19 Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 Perspektif HAM

Sebuah virus baru pertama ditemukan di Negara Cina Daerah Wuhan yang dikenal dengan Covid 19. Virus baru ini perkembangannya sangat pesat sehingga adanya lockdown pada Negara Cina untuk dapat mengurangi penyebarannya kewilayah lain dan Negara lain. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Jakarta, 13 /4/ 2020 menetapkan penyebaran Covid 19, menjadikan bencana Nasional dengan Kepres Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam. Sebelumnya Presiden juga mengeluarkan Kepres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid 19,wabah virus ini dapat dilihat perkembangan saat ini sangat membahayakan nyawa manusia. Intruksi Mendagri merupakan sebagai dasar hukum pelaksanaan PPKM darurat yang dikeluarkan pada Jumat 2 Juli 2021 untuk penanganan Covid 19. Menindaklanjuti arahan Presiden Indonesia PPKM di Jawa Bali seseuai dengan kriteria keadaan pandemi di wilayah tersebut sehingga perlu diberlakukan. Kebijakan PSBB yang berimplikasi pada pembatasan keagamaan merupakan hal yang pertama di Indonesia karena memang baru kali ini Indonesia bersama negara-negara di dunia dihadapkan kepada situasi sulit dalam penanganan pandemi penyakit yang disebabkan Covid19. Sebagai sesuatu yang baru dan berimplikasi kepada keyakinan, kebijakan pembatasan kegiatan keagamaan menarik untuk dikaji lebih lanjut. Di satu sisi, pemerintah sebagai representasi pelaksana negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM.