Kajian Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Yang Terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkotika

Fungsi lembaga pemasyarakatan yang dicita-citakan menjadi tidak sesuai harapan. Terutama dengan perkembangan peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan. Fenomena ini telah menimbulakan rasa kekhawatiran yang mendalam. Seharusnya lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai saran untuk pembinaan namun dalam faktanya lembaga pemasyarakatan digunakan sebagai sarana untuk melakaukan tindakan pidana kususnya peredaran dan penyalah gunaan narkotika. Namun dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditemukan pasal yang mengatur tentang pemberatan terhadap pegawai Negeri sipil yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Dalam faktanya apabila seorang pegawai negeri terlibat dalam peredaran maupun penyalahgunakan narkotika didakwa menggunakan pasal 52 KUHP yang menyatakan bahwa “Bila seorang pejabat, karena melakukan tindak pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang di berikan kepadanya karena jabatannya, maka pidananya dapat di tambah sepertiga”. Tentunya hal ini menandakan bahwa terdapat kekosongan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai produk hukum pidana khusus masih bergantung pada KUHP. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik memilih penelitian dengan judul “Tinajuan Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Yang Terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkotika”.