KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan sosialnya. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana oleh pemerintah secara lebih khusus adalah restitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71D Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana terdapat kekosongan norma terkait pemberian restitusi demi melindungi hak anak korban. Dimana tidak ada sanksi yang menjerat pelaku tindak pidana apabila pelaku tindak pidana tidak bersedia untuk memberikan restitusi terhadap korban. Sebagai upaya untuk melindungi kelangsungan hidup, anak yang menjadi korban tindak pidana maka sudah saatnya peraturan hukum yang sudah ada dapat dikembangkan sehingga dapat lebih berorientasi dalam memprioritaskan masalah korban.