IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASI KINERJA KEPALA DESA DI DESA SOBANGAN, KECAMATAN MENGWI, BADUNG

BPD memiliki kewenangan BPD mengawasi kinerja kepala desa. Apabila dalam
pelaksanaanya terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan pemerintah desa, maka BPD
wajib hukumya memberikan teguran kepada kepala desa. Desa Sobangan
merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Badung, yang sudah terbentuk
BPD guna mengawasi kinerja kepala desa. Dalam penelitian ini penulis mengambil
topik pemberian laporan tentang kegiatan desa kepada BPD yang wajib dilakukan
oleh kepala desa. Laporan yang diberikan ini adalah tolak ukur untuk BPD dalam
mengawasi kinerja kepala desa Sobangan, sebagaimana yang telah disiratkan
pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui implementasi kewenangan BPD dalam mengawasi
kinerja kepala desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris.
Hasil penelitian menunjukan bahwa BPD belum melakukan pengawasan kinerja
kepala desa secara maksimal disebabkan oleh kurangnya kewajiban kepala desa
dalam memberikan laporan kegiatan desa. Keterhambatan dari kepala desa yang
tidak memberikan laporan secara rutin kepada BPD adalah adanya faktor tertentu
seperti masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam kegiatan desa serta faktor
budaya Bali yang mengambat kegiatan desa itu sendiri.