PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN ECOMMERCE YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA BAKU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

E-commerce menghubungkan pelaku usaha, konsumen, dan
komunitas lainnya melalui transaksi elektronik untuk melakukan
perdagangan barang, jasa, dan informasi lainnya. Kondisi ini menyebabkan
jarak bukan lagi hambatan dalam dunia bisnis. Seperti transaksi secara
konvensional, e-commerce pun mengenal penggunaan suatu klausula baku
(standard contract) didalam melakukan transaksinya. Klausula baku
dicantumkan mengingat untuk membuat tiap-tiap perjanjian yang sama
secara khusus setiap kali dibutuhkan dirasa tidak efisien bagi pelaku usaha.
Penerapan klasula baku pada transaksi online menurut Undang-Undang No.
08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diperbolehkan asalkan
tidak bertentangan dengan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, namun
terdapat ketidakjelasan norma pada ketentuan dari pencantuman
klausula baku yang ada didalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen.
Maka dari itu upaya interpretasi hukum dilakukan untuk mengatasi
ketidakjelasan norma yang terdapat pada ketentuan pencantuman klusula
baku dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pada transaksi
elektronik, konsumen dan pelaku usaha juga mendapatkan perlindungan
hukum secara preventif maupun perlindungan hukum secara represif