PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DITINJAU DARI PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Tujuan dilakukan penelitian ini tidak lain untuk memberikan pemahaman
kepada semua pihak bahwa didalam menjalankan proses hukum warga negara
juga memiliki hak-hak yang tidak bisa dilanggar oleh para penegak hukum
didalam proses peradilan pidana. Disisi lain didalam jurnal ini juga memuat
mekanisme dan tanggung jawab negara jika terjadi kejadian salah tangkap
yang merupakan penyalahgunaan asas praduga tak bersalaholeh penegak
hukum. Jenis penelitian yang digunakan didalam menyusun jurnal ini adalah
penelitian normative dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan pokok bahasan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa:
Pertama, Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap telah diatur
secara yuridis pada pasal 50 hingga Pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana yang pada intinya menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia korban
termasuk mekanisme bagaimana jika terjadi salah tangkap. Kemudian,
perlindungan hukum terhadap warga Negara dalam sistem peradilan pidana
secara esensial diserap dari asas persamaan derajat dihadapan hukum,
praduga tak bersalah dan Miranda rule. Kedua, konsekuensi hukum terhadap
korban salah tangkap adalah Negara dalam hal ini wajib bertanggung jawab
untuk memberikan hak-hak hukum yang semestinya diterima oleh korban
sesuai dengan amanat pasal 95 hingga pasal 97 KUHAP serta Peraturan
Pemerintah No. 92 Tahun 2015 yang pada intinya mengatur bahwa negara
harus memberikan ganti kerugian serta rehabilitasi kepada korban salah
tangkap, namun didalam pengaturan norma tersebut tidak ditentukan secara
tegas bentuk ganti rugi sehingga aturan tersebut tidak mencerminkan
kepastian hukum baik bagi penegak hukum maupun masyarakat