PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIPEKERJAKAN UNTUK MEMINTA-MINTA BERDASARKAN UU NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI WILAYAH KABUPATEN BADUNG)

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga,
masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki
keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak.
Perlindungan anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan
anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak
bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima
apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup,berkembang dan
tumbuh. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pelanggaran terhadap
perlindungan hak-hak anak selain merupakan pelanggaran hak-hak asasi
manusia juga menjadi penghalang untuk keberlangsungan hidup dan
perkembangan anak