Pengaturan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Perjanjian dalam perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur akibat suatu perkawinan di dalam bidang harta kekayaan. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperlonggar makna perjanjian perkawinan. Dimana Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat perjanjian perkawinan tak lagi bermakna perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (prenuptial agreement) tetapi juga bisa dibuat sepanjang perkawinan berlangsung (postnuptial agreement) dan dapat menyelamatkan hak-hak pasangan suami istri yang sebelumnya belum melakukan perjanjian perkawinan. Namun terdapat konflik norma pada pengaturan mengenai perjanjian perkawinan, ini dapat mengurangi kepastian dalam hukum perkawinan, hukum keluarga, maupun dalam lingkup hukum perdata. Selain itu, putusan hakim harus mencerminkan kemanfaatan bagi pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Serta sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan. Perjanjian perkawinan ini bertujuan untuk Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur atas hutang masing-masing pihak yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri. Bagi suami istri perkawinan campuran yang masih mempertahankan Kewarganegaraanya mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam kepemilikan hak milik/hak guna bangunan atas tanah di Indonesia